Scoot.co.id , JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menyatakan bahwa pembangunan smelter tembaga baru oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak lagi menjadi prioritas utama sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan tersebut. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi pemerintah terkait masa depan operasional raksasa tambang tersebut.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sebelumnya, pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, adalah salah satu syarat krusial untuk perpanjangan IUPK Freeport pasca-2041, di samping penambahan divestasi minimal 10% saham PTFI kepada MIND ID. Namun, pemerintah kini mengalihkan fokusnya, mendorong PTFI untuk lebih memprioritaskan optimalisasi pemanfaatan fasilitas smelter tembaga yang sudah ada di Gresik.
Pergeseran prioritas ini, menurut Bahlil, merupakan hasil dari diskusi berkelanjutan, khususnya terkait rencana penambahan porsi saham negara di PTFI. “Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua. Tapi itu masih diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10% apalagi untuk sebagian ke BUMD Papua, maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik,” ujar Bahlil kepada awak media pada Jumat (26/9/2025). Pemerintah sendiri tengah gencar membidik penambahan kepemilikan saham di PTFI hingga lebih dari 10%, dengan sebagian alokasinya akan diberikan kepada BUMD Papua.
Target ambisius pemerintah tidak berhenti di angka 10%; negosiasi bahkan sedang diupayakan untuk mencapai kepemilikan hingga 12%. Menteri Bahlil menambahkan, “Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan.” Beliau juga menegaskan bahwa transfer saham kepada BUMD Papua ini akan terealisasi setelah tahun 2041, beriringan dengan perpanjangan IUPK. Proses negosiasi masih bergulir intensif, dengan rencana rapat final antara pemerintah dan Freeport yang dijadwalkan pada Oktober 2025.
Mengenai valuasi saham, Bahlil mengungkapkan harapannya agar divestasi tersebut dapat diperoleh dengan biaya seminimal mungkin. “Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” pungkasnya. Ia juga menegaskan bahwa opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah dibahas dalam rapat bersama antara Freeport-McMoran, PTFI, dan pemerintah.
Ringkasan
Kementerian ESDM mengubah prioritas terkait perpanjangan IUPK Freeport, tidak lagi menjadikan pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat sebagai syarat utama. Pemerintah kini lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan smelter tembaga yang sudah ada di Gresik, seiring dengan rencana penambahan saham negara di PTFI hingga lebih dari 10%, yang sebagian akan dialokasikan ke BUMD Papua.
Negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham hingga 12% sedang diupayakan, dengan transfer saham ke BUMD Papua direncanakan setelah 2041, bersamaan dengan perpanjangan IUPK. Pemerintah berharap divestasi saham ini dapat diperoleh dengan biaya minimal, dan perpanjangan izin tambang Freeport merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto.