Scoot.co.id, JAKARTA — Keputusan DPR RI untuk membatalkan pemberian tunjangan rumah anggota dewan telah memicu optimisme di pasar modal, dinilai sebagai katalis positif yang signifikan bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan mendatang.
Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist dari Mirae Asset Sekuritas, menyoroti langkah ini sebagai upaya strategis yang berpotensi meredam gejolak kondisi politik dan keamanan yang sebelumnya cenderung kurang kondusif. Menurutnya, stabilitas politik yang kembali terjaga akan menumbuhkan kembali kepercayaan investor, mendorong mereka untuk meningkatkan minat investasi di pasar modal domestik.
“Pembatalan kebijakan oleh DPR ini menunjukkan upaya memenuhi aspirasi masyarakat secara bertahap. Hal ini juga diyakini mampu meredakan tensi politik dan membuat kondisi keamanan lebih kondusif,” ujar Nafan kepada Bisnis pada Jumat (5/9/2025).
Nafan lebih lanjut menjelaskan bahwa kestabilan politik dan keamanan di dalam negeri adalah fondasi krusial untuk memupuk risk appetite investor. Pernyataannya ini didukung oleh data terkini yang menunjukkan bahwa selama periode 1-4 September 2025, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell senilai Rp4,18 triliun, mengindikasikan kehati-hatian mereka di tengah ketidakpastian.
“Dengan kondisi politik dan keamanan yang lebih kondusif, hal ini bisa memberikan katalis positif bagi meningkatnya risk appetite dari pelaku investor untuk berinvestasi di pasar modal,” tegasnya, menggarisbawahi potensi pembalikan sentimen negatif.
Keputusan krusial mengenai pembatalan tunjangan rumah anggota DPR ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui rapat intensif seluruh fraksi, dan secara resmi diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2025.
Selain pembatalan tunjangan rumah, DPR RI juga menetapkan sejumlah kebijakan reformasi lainnya. Ini termasuk moratorium kunjungan luar negeri, dengan pengecualian untuk undangan kenegaraan yang sifatnya mendesak. Pemangkasan fasilitas juga akan diberlakukan secara luas, meliputi biaya perjalanan, listrik, jasa telepon, hingga insentif transportasi. Bahkan, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik dipastikan tidak akan lagi menerima hak keuangan.
Dasco juga menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat transparansi DPR dan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasi. Kebijakan-kebijakan ini, katanya, merupakan respons langsung terhadap gelombang 17+8 tuntutan publik yang disuarakan melalui demonstrasi dalam beberapa hari terakhir.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” pungkas Dasco dalam konferensi pers yang sama pada Jumat (5/9/2025), mengisyaratkan era baru akuntabilitas parlemen.