PNBP Rp477 Triliun: Mampukah Kemenkeu Mengejar Target di Sisa Waktu?

Scoot.co.id – Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan optimismenya terhadap pencapaian target PNBP tahun 2025, meskipun ada penyesuaian target.

Target PNBP dalam Laporan Semester (Lapsem) 2025 ditetapkan sebesar Rp 477,2 triliun. Angka ini lebih rendah dari target awal sebesar Rp 513,6 triliun. Penurunan ini, menurut Luky, disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tahun ini kita lihat targetnya outlooknya, menurun cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Tentunya tadi akibat dari kebijakan baru peralihan penerimaan dividen BUMN yang sekarang dialihkan ke BPI Danantara,” jelas Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11). Kebijakan baru ini mengalihkan penerimaan dividen BUMN langsung ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang sebelumnya masuk ke kas Kemenkeu.

Hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP telah mencapai Rp 402,4 triliun. “Per akhir Oktober kita telah berhasil mengumpulkan Rp 402,4 triliun ini dari sisi persentase sudah mencapai 84,3 persen dari outlook lapsem 2025. Ini masih cukup on track tersisa dua bulan lagi, kita masih cukup optimis bisa tercapai target Rp 477,2 triliun tersebut,” ungkap Luky. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target Lapsem 2025, menunjukkan bahwa realisasi PNBP masih berada di jalur yang tepat.

Meskipun secara nominal terlihat menjanjikan, realisasi PNBP hingga Oktober 2025 mengalami kontraksi sebesar 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN dikeluarkan dari perhitungan, kontraksi masih tercatat sebesar 2,2 persen.

Luky merinci bahwa dari total Rp 402,4 triliun PNBP yang terkumpul, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang Rp 178,5 triliun. Sektor Migas menyumbang Rp 81,5 triliun, mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, sektor non-migas mencatatkan pendapatan sebesar Rp 97 triliun, turun tipis 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), yang sebagian besar berasal dari dividen BUMN, tercatat hanya sebesar Rp 11,8 triliun, mengalami kontraksi signifikan sebesar 85,1 persen.

“Pendapatan KND atau pendapatan dari BUMN ini yang turun jauh dari targetnya bisa mencapai Rp 90 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 11,8 triliun realisasinya,” imbuhnya. Penurunan signifikan pada pendapatan KND ini menjadi perhatian utama pemerintah.

Di sisi lain, pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga mengalami pertumbuhan, tercatat sebesar Rp 82,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen.

Dengan realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, pemerintah terus berupaya keras untuk menggenjot PNBP dari berbagai sektor, terutama di tengah adanya peralihan dividen BUMN ke Danantara. “Jadi bisa terlihat di sini kami berusaha keras bagaimana bisa menutup enggak seluruhnya, mungkin sebagian penurunan dividen tersebut coba kita kompensasi dari jenis PNBP lainnya,” pungkas Luky, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sumber.