Presiden Prabowo Subianto, dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas pada Jumat (1/5), meluncurkan janji-janji revolusioner bagi kesejahteraan rakyat kecil. Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menjanjikan program kredit rakyat dengan suku bunga maksimal 5% dan perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun, sebuah terobosan signifikan dalam pembiayaan perumahan.
Salah satu poin utama adalah solusi kepemilikan rumah. “Kalian mengatakan 30% dari penghasilan untuk membayar kontrakan. Saudara nanti akan memiliki rumah, karena 30% dari penghasilan saudara akan bisa digunakan untuk cicilan dengan perpanjangan tenor,” tegas Prabowo, menyoroti beban sewa yang tinggi. Perpanjangan tenor KPR yang mencapai empat dekade ini secara khusus ditujukan untuk kelompok strategis seperti buruh, nelayan, dan petani. Saat ini, tenor maksimum KPR di Indonesia umumnya 30 tahun dan hanya ditawarkan oleh bank-bank tertentu.
Selain keringanan tenor KPR, Presiden Prabowo juga berkomitmen meluncurkan program kredit murah khusus bagi kelompok pekerja dengan bunga maksimal 5% per tahun. Angka ini jauh lebih kompetitif dibanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipatok 6%. Meski detail peruntukan program kredit ini belum dijelaskan lebih lanjut, inisiatif ini diharapkan mampu memberikan akses permodalan yang lebih terjangkau.
Latar belakang kebijakan kredit murah ini tidak lepas dari perhatian pemerintah terhadap tingginya bunga pinjaman yang kerap menjerat masyarakat kecil. Bunga pinjaman, terutama dari platform pinjaman daring (pinjol), dapat mencapai angka fantastis hingga 70% per tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri memungkinkan skema bunga harian untuk pinjaman konsumtif yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online.
Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 19 Tahun 2025, bunga pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif ditetapkan sebesar 0,2% per hari. Jika dihitung secara tahunan, angka ini memang dapat menembus 70%. “Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gila. Saya sudah perintahkan bank-bank milik negara untuk meluncurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam 1 tahun,” ungkap Prabowo, menunjukkan komitmennya untuk meringankan beban finansial masyarakat.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menyoroti lambatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Catatan BI menunjukkan bahwa undisbursed loan atau kredit perbankan yang belum tersalurkan masih mencapai lebih dari 20% dari total plafon yang tersedia. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi besar yang belum termanfaatkan dalam perekonomian.
Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menilai bahwa potensi penyaluran kredit di berbagai sektor produktif masih sangat besar. Sektor-sektor vital seperti pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, hingga pengangkutan, dianggap memiliki ruang luas untuk menyerap pembiayaan dari perbankan. “Kita lihat rasio undisbursed loan juga masih cukup tinggi, di atas 20% terhadap plafon kredit,” ujarnya, menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dan pemangku kebijakan.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, baik bagi perbankan maupun pemerintah, untuk mengoptimalkan penyaluran kredit secara merata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kendati demikian, BI juga mencatat pertumbuhan positif dalam penyaluran kredit hingga Maret 2026 yang mencapai 9,49%. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh kontribusi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sejalan dengan arahan Presiden untuk memanfaatkan bank-bank BUMN dalam program kredit rakyat.
Baca juga:
- Prabowo Teken Perpres Ojol, Potongan Aplikator Dipangkas dari 20% Jadi 8%
- Prabowo Pasang Badan untuk MBG: Apa Salahnya Uang Negara Kembali ke Rakyat?