Sebuah riset mendalam dari Continuum Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) baru-baru ini mengungkapkan bahwa mayoritas percakapan warganet, mencapai 64%, menunjukkan sentimen negatif terhadap reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini menyoroti respons publik yang dominan kurang optimis terhadap langkah perombakan tersebut.
Wahyu Tri Utomo, peneliti dari Continuum Data Indonesia, menjelaskan dalam diskusi daring pada Jumat (12/9) bahwa skeptisisme warganet menjadi faktor utama. Publik cenderung meragukan bahwa perombakan kabinet ini akan membawa dampak perubahan signifikan. Lebih jauh, sebagian besar warganet yang bersikap negatif melihat perombakan kabinet Prabowo ini sebagai manuver yang lebih didominasi oleh nuansa politik, ketimbang keinginan tulus untuk menghadirkan reformasi dan perbaikan kinerja.
Sorotan tajam juga diarahkan pada beberapa posisi menteri yang dinilai layak diganti namun justru tetap dipertahankan. Contoh konkretnya adalah Menteri HAM Natalius Pigai, yang dianggap lamban dan kurang responsif dalam menyikapi gelombang demonstrasi yang disinyalir mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia.
Posisi Menteri Keuangan menjadi episentrum percakapan publik, mendominasi lebih dari 23,7 ribu unggahan dan komentar. Opini warganet terbelah tajam: di satu sisi, muncul gelombang simpati atas berpisahnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi tersebut, sementara di sisi lain, kritik tajam meluncur terhadap penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dituding kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan kurang tepat.
Meski demikian, tidak semua sentimen bernada negatif. Sekitar 35% warganet memberikan penilaian positif terhadap reshuffle ini, dengan alasan bahwa menteri-menteri yang dicopot memang dinilai tidak memiliki kinerja yang signifikan dan pantas diganti, seperti dijelaskan oleh Wahyu. Analisis komprehensif ini dilakukan oleh Continuum terhadap 44.404 unggahan dan komentar dari berbagai platform media sosial populer seperti X (sebelumnya Twitter), TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram, mencakup periode 8–9 September 2025.
Perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada 8 September lalu melibatkan pencopotan lima menteri dan pengangkatan tiga pejabat baru. Tak hanya itu, dalam langkah strategis ini, Presiden juga membentuk sebuah kementerian baru yang vital: Kementerian Haji dan Umrah.
Rincian reshuffle kabinet Prabowo menunjukkan beberapa perubahan signifikan. Sri Mulyani Indrawati, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Posisi Menteri Koperasi yang sebelumnya dipegang oleh Budi Arie Setiadi, kini beralih kepada Ferry Joko Yuliantono. Selain itu, jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diemban Abdul Kadir Karding kini dipercayakan kepada Mukhtarudin.
Untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk, Presiden Prabowo menunjuk Mochamad Irfan Yusuf. Di samping itu, Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Budi Gunawan dilepas dari posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Namun, hingga saat artikel ini ditulis, nama-nama pengganti untuk kedua posisi penting tersebut masih belum diumumkan ke publik.
Ringkasan
Survei Continuum Big Data Institute (Indef) menunjukkan 64% warganet bersikap negatif terhadap reshuffle kabinet Presiden Prabowo, meragukan dampaknya dan menilai perombakan lebih bernuansa politik. Sentimen negatif menyoroti menteri yang dinilai layak diganti namun tetap dipertahankan, serta perdebatan tentang penggantian Menteri Keuangan yang didominasi oleh simpati terhadap Sri Mulyani dan kritik terhadap Purbaya Yudhi Sadewa.
Meskipun demikian, 35% warganet memberikan respons positif, menganggap menteri yang dicopot memang berkinerja kurang. Reshuffle kabinet pada 8 September melibatkan penggantian beberapa menteri, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf.