Pesan Sri Mulyani saat Pamit dari Kemenkeu, Diganti Purbaya Yudhi Sadewa: Lanjutkan dengan Amanah
Sri Mulyani Indrawati resmi mengakhiri masa baktinya sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan panjangnya memimpin kementerian strategis tersebut.
Dalam upacara serah terima jabatan yang penuh haru, Sri Mulyani menyerahkan estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya kini mengemban tugas berat dalam mengelola perekonomian negara.
Sertijab yang berlangsung khidmat di kantor Kemenkeu pada Selasa, 9 September 2025, disaksikan oleh pejabat tinggi, staf kementerian, dan tamu undangan. Acara ini menandai berakhirnya masa bakti Sri Mulyani sebagai Menkeu sejak Oktober 2019, periode yang diwarnai tantangan global dan domestik yang kompleks.
Sri Mulyani menyampaikan pesan perpisahan yang penuh makna kepada seluruh jajaran Kemenkeu. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan selama bertahun-tahun memimpin lembaga tersebut melewati berbagai gejolak fiskal dan ekonomi.
Amanah besar dititipkan Sri Mulyani kepada para pegawai Kemenkeu. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang optimal demi kepentingan rakyat Indonesia. “Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa,” ujarnya, seperti dilansir KompasTV.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa peran Kemenkeu bukan hanya mengelola anggaran, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan tercapainya cita-cita bangsa. Ia juga berpesan agar seluruh pejabat dan pegawai Kemenkeu senantiasa memegang teguh amanah, etika kerja, dan integritas.
“Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi,” pesannya dengan penuh penekanan.
Sri Mulyani berharap transisi kepemimpinan berjalan lancar dan Kemenkeu semakin solid dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Seperti biasanya, ia kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu mencintai Indonesia, negeri yang telah dilayaninya selama puluhan tahun. Cinta tanah air, katanya, harus selalu menjadi landasan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang tak menentu.
Dengan tulus, Sri Mulyani secara resmi berpamitan dan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan pada Selasa, 9 September 2025. “Saya pamit undur diri pagi hari ini. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Jangan pernah lupa mencintai Indonesia,” tuturnya di hadapan tamu undangan. Ucapan perpisahan ini menimbulkan suasana haru, mengingat dedikasi dan kontribusi besar Sri Mulyani dalam menjaga fondasi ekonomi nasional.
Bagi pegawai Kemenkeu, kepergian Sri Mulyani merupakan momen yang sarat makna. Mereka telah merasakan langsung kepemimpinannya dan kebijakan yang dibangunnya. Meskipun telah meninggalkan jabatannya, Sri Mulyani meninggalkan warisan berupa komitmen, integritas, dan standar profesionalisme tinggi dalam mengelola keuangan negara.
Alasan Pergantian Sri Mulyani
Publik penasaran dengan alasan Presiden Prabowo mengganti Sri Mulyani. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan (Tribunnews.com). Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo Hadi.
Meskipun ditanya lebih lanjut mengenai alasan pergantian Sri Mulyani, Prasetyo Hadi enggan memberikan penjelasan detail, hanya menyatakan bahwa pertimbangannya banyak dan meminta publik untuk menghormati keputusan Presiden. Ia juga meminta media untuk tidak mempersoalkan diksi “mundur” atau “dicopot”.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden, bukan karena hal spesifik tertentu. “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasinya menyeluruh,” ucapnya.
Reshuffle Kabinet: Lima Menteri Diganti
Presiden Prabowo merombak kabinetnya pada Senin, 8 September 2025. Berikut daftar menteri yang terkena reshuffle:
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani (diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa)
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding (diganti oleh Mukhtarudin)
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi (diganti oleh Ferry Juliantono)
“Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Menteri Haji dan Umrah (yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah). Irfan Yusuf dipercaya menjadi Menteri Haji, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.
(TribunNewsmaker.com/TribunSumsel)
Ringkasan
Sri Mulyani Indrawati resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pesan perpisahannya, ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang optimal, integritas, dan profesionalisme bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Sri Mulyani berharap transisi kepemimpinan berjalan lancar dan Kemenkeu tetap solid dalam mendukung program pembangunan.
Pergantian Sri Mulyani merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Selain Sri Mulyani, empat menteri lainnya juga diganti, meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi. Mensesneg menyatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa alasan spesifik.