Scoot.co.id, JAKARTA – Sebuah gugatan hukum yang mengguncang fondasi independensi bank sentral AS telah diajukan. Gubernur The Fed, Lisa Cook, melayangkan gugatan terhadap Presiden AS Donald Trump demi mencegah pemecatannya, memicu pertarungan hukum yang berpotensi menentukan arah kebijakan moneter Amerika.
Abbe Lowell, kuasa hukum Cook, menegaskan dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters pada Rabu (27/8/2025), “Upaya pemecatan berdasarkan surat rujukan semata tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat. Kami akan mengajukan gugatan untuk menantang tindakan ilegal ini.” Pernyataan tersebut dirilis sehari setelah Trump mengumumkan niatnya untuk memberhentikan Cook – perempuan kulit hitam pertama yang menjabat di Dewan Gubernur The Fed – atas dugaan tindakan menipu dan berpotensi kriminal terkait kredit kepemilikan rumah (KPR) pada tahun 2021.
Trump sendiri tidak menyembunyikan alasannya. “Kami membutuhkan orang yang benar-benar bersih, dan tampaknya dia tidak demikian,” kata Trump kepada wartawan. Meskipun demikian, presiden tersebut menyatakan akan mematuhi keputusan pengadilan jika Cook tetap dipertahankan, sembari menyiapkan sejumlah kandidat pengganti untuk posisi strategis tersebut.
Ketegangan antara Trump dan bank sentral yang seharusnya independen ini bukan insiden tunggal. Ini adalah bagian dari serangkaian upaya sang presiden untuk memperluas kendali langsungnya atas berbagai lembaga pemerintahan. Sejak kembali menjabat pada Januari lalu, Trump telah melakukan perombakan besar-besaran, termasuk mendorong mundur ratusan ribu pegawai negeri, membubarkan sejumlah lembaga, serta menahan miliaran dolar belanja negara yang telah disetujui Kongres.
Bukan rahasia lagi bahwa Trump kerap menekan The Fed. Pada periode pertamanya di Gedung Putih, ia berulang kali mendesak pemangkasan suku bunga. Belakangan, tekanan serupa kembali dilancarkan, bahkan sempat mengancam akan memecat Ketua The Fed Jerome Powell, meskipun ancaman itu kemudian melunak. Jika Cook diberhentikan, Trump berpeluang menunjuk mayoritas dari tujuh anggota Dewan Gubernur The Fed, termasuk dua posisi yang masih kosong serta pencalonan ekonom Gedung Putih Stephen Miran yang kini menunggu persetujuan.
Menanggapi ancaman ini, The Fed dengan tegas menyatakan bahwa para anggota dewan memiliki masa jabatan 14 tahun dan tidak dapat dengan mudah dicopot. Hal ini krusial demi menjaga independensi kebijakan moneter. “Keputusan moneter harus didasarkan pada data ekonomi dan kepentingan jangka panjang rakyat AS,” tulis The Fed dalam pernyataan resminya, menekankan prinsip otonomi mereka.
Intervensi Trump terhadap bank sentral telah memukul kepercayaan terhadap dolar AS dan obligasi pemerintah, serta menimbulkan kekhawatiran akan gejolak keuangan global. Namun, di tengah ketegangan politik, pasar relatif tenang pada Selasa; indeks saham Wall Street stagnan, dolar melemah, sementara imbal hasil obligasi bertenor pendek turun dan imbal hasil obligasi jangka panjang justru naik, menunjukkan reaksi pasar yang beragam.
Dalam suratnya kepada Cook, Trump menuding adanya “alasan cukup” untuk pemecatan, secara spesifik menyebut Cook mencantumkan dua properti di Michigan dan Georgia sebagai tempat tinggal utama dalam aplikasi hipotek sebelum bergabung dengan The Fed pada tahun 2022. Tuduhan ini menjadi inti dari perseteruan hukum yang ada.
Kasus Cook kian disorot karena dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah memecat sejumlah pejabat perempuan kulit hitam lainnya, termasuk Kepala Perpustakaan Kongres dan Ketua Dewan Hubungan Perburuhan Nasional. Bahkan, Jaksa Agung New York Letitia James, yang pernah memenangkan gugatan penipuan senilai US$500 juta terhadap Trump, juga dituduh melakukan pelanggaran serupa oleh kampanye Trump.
Akar Masalah KPR
Pertanyaan mengenai KPR Cook pertama kali diungkap oleh William Pulte, Direktur Badan Keuangan Perumahan Federal (FHFA) sekaligus sekutu Trump. Pulte kemudian merujuk kasus ini ke Jaksa Agung AS Pamela Bondi. Hingga kini, Departemen Kehakiman belum menyatakan apakah akan menindaklanjutinya. Cook sendiri tercatat memiliki tiga hipotek dalam laporan keuangan tahun 2024, termasuk dua untuk tempat tinggal pribadi yang dia ambil saat masih berkarier di dunia akademik.
Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913, seorang gubernur dapat diberhentikan “dengan alasan yang sah” (for just cause). Namun, kekuasaan ini belum pernah benar-benar diuji oleh presiden-presiden sebelumnya, menjadikan kasus Cook sebagai preseden penting.
Peter Conti-Brown, pakar sejarah The Fed dari Wharton School, menilai langkah Trump ini bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. “Transaksi KPR itu sudah ada sebelum Cook diangkat, dan terbuka saat dia diperiksa serta disahkan Senat. Menggunakannya sekarang sebagai alasan pemecatan jelas tidak sesuai konsep ‘alasan yang sah’,” ujarnya, menekankan bahwa tuduhan tersebut seharusnya tidak bisa menjadi dasar pemecatan.
Kasus ini kemungkinan besar akan menjadi ujian besar bagi independensi The Fed, terutama menjelang rapat kebijakan moneter berikutnya pada 16–17 September mendatang. Tim Duy, Ekonom AS di SGH Macro Advisors, memperingatkan, “Pada periode pertama Trump, The Fed masih relatif lolos dari tekanan politik. Namun kali ini, tampaknya bank sentral paling berpengaruh di dunia itu tidak akan seberuntung sebelumnya.” Ini menggarisbawahi potensi dampak jangka panjang terhadap kredibilitas dan otonomi The Fed.