Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) tengah bersiap menghadapi tahun 2026 dengan meluncurkan 12 program strategis yang komprehensif. Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026 yang disusun menyoroti ambisi besar ini, dengan alokasi total pengeluaran mencapai Rp167,69 triliun, diimbangi proyeksi penerimaan sebesar Rp188,45 triliun.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan bahwa anggaran yang digagas ini merupakan cerminan dari program kerja yang terencana, pencapaian indikator kinerja utama, serta berlandaskan pada kedua belas program strategis tersebut. Pernyataan ini disampaikan Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, 12 November 2025.
Keduabelas program strategis Bank Indonesia ini dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjaga stabilitas di berbagai sektor. Berikut adalah rincian program-program kunci yang akan menjadi fokus utama BI:
-
Kebijakan Moneter dan Bauran Kebijakan BI: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Sinergi Kebijakan dengan Pemerintah: Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Kebijakan Makroprudensial: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Sinergi Makroprudensial dengan KSSK: Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen: Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pelindungan konsumen dalam rangka memelihara stabilitas sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital: Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan pelindungan konsumen antara Bank Indonesia, pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital.
-
Pengembangan Pasar Uang dan Valuta Asing: Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang serta pasar valuta asing untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Bank Indonesia, serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait dalam pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi.
-
Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau: Merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun syariah, serta memperkuat koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Kerja Sama Internasional: Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional guna mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.
-
Penguatan Kinerja Kelembagaan: Merumuskan dan mengimplementasikan bauran kebijakan kelembagaan, termasuk dukungan organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan berintegritas.
-
Tata Kelola dan Kepatuhan Hukum: Merumuskan dan melaksanakan landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, serta komunikasi kelembagaan guna memperkuat tata kelola dan kinerja kelembagaan Bank Indonesia sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
-
Pengelolaan Aset Fisik dan Sistem Informasi: Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik serta sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi kelembagaan Bank Indonesia.
Perry Warjiyo secara khusus menyoroti adanya penguatan signifikan pada beberapa program, terutama program strategis nomor 10, 11, dan 12. “Ada beberapa penguatan karena amanat Undang-Undang P2SK. Karena itu, program strategis nomor 10, 11, dan 12 kami perkuat,” jelas Perry.
Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa program strategis nomor 10 akan difokuskan pada penguatan bauran kebijakan kelembagaan. Ini mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta sumber daya keuangan, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan Bank Indonesia secara menyeluruh. Sementara itu, program strategis nomor 11 diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan. Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan ketentuan dan landasan hukum yang lebih kokoh, penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, serta peningkatan fungsi audit internal sebagai tindak lanjut langsung dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun program strategis nomor 12 berfokus pada perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan aset fisik serta sistem informasi yang terintegrasi. Program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan efisiensi operasional BI dan berkontribusi langsung terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan (RPJT) yang turut dibahas dalam rapat kerja tersebut.
Selain merancang program kerja, Bank Indonesia juga mengeluarkan proyeksi penting terkait kondisi ekonomi makro. Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 akan berada di level 5,33 persen. Proyeksi ini sedikit di bawah target pemerintah sebesar 5,4 persen, dan telah mempertimbangkan dinamika penurunan ekonomi global serta tingginya ketidakpastian yang masih akan berlanjut tahun depan.
“Angka ini sudah mempertimbangkan penurunan ekonomi global, termasuk perlambatan pada negara mitra dagang utama,” tegas Perry. Ia menambahkan, proyeksi ini juga mengkalkulasikan dukungan kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui potensi penurunan suku bunga acuan. Perry mengindikasikan bahwa ke depan masih terdapat ruang untuk melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter.
“Kami juga melihat ke depan masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga, melakukan ekspansi likuiditas moneter, serta memberikan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, program moneter kami juga mencakup pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder,” tambahnya. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BI dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Perry memproyeksikan kurs rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.430 per dolar AS pada 2026. Angka ini sedikit lebih kuat dibandingkan proyeksi rata-rata kurs hingga akhir 2025, yang diperkirakan Rp16.440 per dolar AS.
“Nilai tukar rupiah rata-ratanya sekitar Rp16.430, hampir sama dengan prognosa sebelumnya, yakni Rp16.440,” ujar Perry. Proyeksi ini dinilainya realistis, mengingat ketidakpastian perekonomian global yang masih membayangi. BI, kata Perry, berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar non-delivery forward (NDF) maupun pasar spot.
Isu Redenominasi Rupiah Harusnya Disampaikan Bank Indonesia
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) tengah mempersiapkan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026 dengan fokus pada 12 program strategis. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp167,69 triliun, yang akan diimbangi dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp188,45 triliun. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjaga stabilitas di berbagai sektor, termasuk kebijakan moneter, sinergi dengan pemerintah, dan transformasi ekonomi digital.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyoroti penguatan pada program strategis nomor 10, 11, dan 12 yang terkait dengan kinerja kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan aset fisik serta sistem informasi. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 sebesar 5,33% dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.430 per dolar AS, dengan komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar.