Jakarta, IDN Times – Lonjakan fantastis anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 telah memicu sorotan tajam, terutama terkait kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyerap alokasi dana sebesar itu. Pasalnya, hingga Agustus 2025, penyerapan anggaran MBG baru menyentuh angka Rp13 triliun, atau hanya sekitar 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Angka ini kontras dengan pagu anggaran tahun depan yang melonjak drastis hingga lebih dari 370 persen dibandingkan tahun 2025.
Menanggapi perdebatan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa lonjakan anggaran program MBG akan terus dikaji secara menyeluruh. Ia menjelaskan, meskipun akselerasi penyerapan dana pada tahun berjalan masih terus digenjot, peningkatan alokasi signifikan untuk tahun 2026 tetap vital. Hal ini dikarenakan target penerima program makan bergizi juga diproyeksikan akan semakin meluas dan jumlahnya bertambah banyak. “Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Kenapa tahun depan anggarannya lebih besar? Karena target dan kebutuhannya juga makin besar,” jelas Astera di Kemenkeu pada Jumat (3/10/2025).
Astera Primanto Bhakti lebih lanjut memaparkan bahwa peningkatan drastis target dan kebutuhan anggaran program MBG pada tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Proyeksinya, jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini akan meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, “Kalau tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik jadi 400. Otomatis, kebutuhan dananya juga ikut bertambah. Jadi bukan soal menambah anggaran untuk BGN, tapi karena memang target program MBG nya yang diperluas,” terangnya. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa peningkatan anggaran adalah respons terhadap ambisi jangkauan program, bukan semata-mata penambahan kapasitas Badan Gizi Nasional.
Meskipun demikian, Astera menyatakan optimisme kuat bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan berjalan lebih optimal. Keyakinan ini didasari oleh peningkatan kapasitas Badan Gizi Nasional dan instansi terkait, baik dari sisi pengelolaan administratif maupun operasional. Pengalaman yang telah terakumulasi di tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi bekal penting. “Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya, menandakan komitmen terhadap perbaikan sistematis.
Guna menghadapi berbagai tantangan yang ada, Buku Nota Keuangan II menguraikan arah kebijakan dan strategi program MBG yang akan difokuskan pada beberapa pilar utama. Ini meliputi penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, serta percepatan pencairan anggaran MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account. Tak hanya itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan SDM di SPPPG juga menjadi prioritas. Strategi penguatan logistik dan distribusi akan dijalankan, termasuk melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan pemanfaatan aplikasi pemantauan logistik. Terakhir, aspek komunikasi dan partisipasi publik serta kemitraan lintas sektor akan diperkuat demi mendukung efektivitas program ini secara menyeluruh.
Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, tersimpan sejumlah tantangan krusial yang menuntut strategi matang dan kerja sama lintas sektor. Salah satu hambatan utama adalah pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang seringkali terkendala keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat dinilai fundamental untuk tidak hanya memastikan jangkauan program, tetapi juga turut mendorong perekonomian daerah. Lebih dari sekadar bantuan pangan, program MBG juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja, meskipun ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian SDM pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi.
Pada intinya, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi kunci utama agar alokasi anggaran yang besar ini tepat guna dan berkelanjutan. Program Makan Bergizi Gratis, yang kini menjadi sorotan, bukan sekadar program bantuan pangan biasa, melainkan investasi jangka panjang yang krusial untuk membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Keberhasilannya akan mencerminkan komitmen negara dalam membangun fondasi masa depan yang kokoh.