JAKARTA – Alokasi dana transfer Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tantangan serius dengan penurunan anggaran yang mencapai sekitar 45 persen. Fakta ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H Edy Pratowo, dalam sebuah rapat koordinasi penting bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan krusial tersebut berlangsung di lantai 3 Kantor Kementerian Keuangan RI pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Tidak hanya Kalteng, fenomena penurunan dana transfer yang signifikan ini juga melanda provinsi lain di wilayah Kalimantan. Wagub Edy Pratowo menyoroti bahwa Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 46 persen, sementara Kalimantan Timur menghadapi kondisi yang lebih mencemaskan dengan penurunan hingga 73 persen. Angka-angka ini menunjukkan dampak yang luas dan mendalam di tingkat regional.
Menyikapi kondisi tersebut, Wagub Edy Pratowo menjelaskan bahwa penurunan ini bukan hanya terjadi di Kalimantan, melainkan juga di berbagai daerah lain di seluruh Indonesia. Dampak langsungnya adalah potensi tertundanya banyak program pembangunan daerah. Meski demikian, Wagub Kalteng memahami bahwa kebijakan fiskal nasional memerlukan ruang penyesuaian dan meyakini bahwa evaluasi bersama akan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Lebih lanjut, Wagub dua periode ini secara khusus menyoroti permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kontribusi ekonomi daerah. Sebagai contoh, Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar. Jumlah ini bahkan lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi yang bukan merupakan daerah penghasil sumber daya alam. Kondisi paradoks ini, menurutnya, menggarisbawahi perlunya peninjauan ulang terhadap formulasi pembagian yang lebih adil dan proporsional.
Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam kapasitas untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai ajakan konstruktif kepada semua pihak untuk meninjau kembali aspek keadilan fiskal. Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa pembangunan nasional yang seimbang hanya dapat tercapai jika setiap daerah diberikan ruang fiskal yang proporsional, sejalan dengan kontribusi nyata mereka terhadap perekonomian negara.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wagub Kalteng didampingi oleh Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kalteng Herson B Aden, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kalteng Safiri.
Ringkasan
Dana transfer Kalimantan Tengah mengalami penurunan signifikan sekitar 45%, dan hal serupa terjadi di provinsi Kalimantan lainnya. Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo, telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas masalah ini, mengingat penurunan dana berpotensi menunda program pembangunan daerah.
Wagub Edy Pratowo juga menyoroti permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. Beliau menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap formulasi pembagian DBH agar lebih adil dan proporsional demi mencapai pembangunan nasional yang seimbang.