Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang kini dikenal sebagai Whoosh, akan terus berlanjut tanpa hambatan. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyikapi berbagai polemik yang menyelimuti proyek strategis tersebut. Tanak menegaskan, penyelidikan tersebut tidak akan dihentikan, bahkan oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto sekalipun, yang sebelumnya telah memberikan jaminan terkait keberlanjutan proyek kereta cepat ini.
“Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/11). Ia menjelaskan bahwa fokus utama penyelidikan adalah untuk mendalami secara menyeluruh apakah terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila nantinya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap penyidikan, maka penyelidikan akan secara resmi ditutup. Sebaliknya, jika indikasi kuat terbukti, KPK berkomitmen untuk melaporkannya langsung kepada Presiden.
Tanak juga menggarisbawahi dukungan penuh dari kepala negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Ketika ada (indikasi korupsi) tentunya Presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Astacita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tambahnya, menunjukkan sinkronisasi antara lembaga antirasuah dengan visi Presiden.
Hingga saat ini, penyelidikan kasus Whoosh masih berada pada tahap pengumpulan data dan informasi. Tanak menjelaskan bahwa tim penyelidik terus bekerja keras untuk mengumpulkan setiap detail relevan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan. KPK memberikan keleluasaan penuh kepada para penyelidik untuk menjalankan tugasnya, memastikan setiap aspek diperiksa secara cermat. Setelah data dan informasi terkumpul lengkap dan dianggap cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi, penyelidik akan mempresentasikan temuan mereka dalam ekspose di hadapan pimpinan KPK.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah merespons polemik seputar Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam pernyataannya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11), Prabowo menyatakan kesiapan dirinya untuk bertanggung jawab penuh atas penyelesaian proyek Whoosh. “Tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo, seraya menenangkan kekhawatiran publik.
Menurut Prabowo, penilaian terhadap transportasi publik seperti Whoosh seharusnya tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial semata, melainkan juga harus mempertimbangkan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa di banyak negara, transportasi umum kerap dipandang sebagai Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik, di mana aspek keuntungan finansial bukan menjadi tolok ukur utama. “Hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” tegasnya.
Oleh karena itu, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Ia juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap uang negara akan digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam penyediaan layanan publik. “Uang rakyat tidak boleh dicari. Akan kami kembalikan untuk pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya, menegaskan kembali prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat melalui infrastruktur seperti proyek Whoosh.