Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia penuh terhadap Brasil yang akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP30. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral RI-Brasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10). Meskipun mengakui kesulitan untuk hadir secara langsung di Belém, Brasil, Presiden Prabowo memastikan bahwa Indonesia akan mengirim delegasi kuat untuk mewakili negara dan mendukung berbagai inisiatif Brasil dalam mengatasi krisis perubahan iklim global.
Untuk memastikan representasi yang efektif, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan turut mendampingi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam delegasi Indonesia ke COP30. Menurut Raja Juli, forum bergengsi tersebut akan menjadi platform bagi Bapak Hashim untuk menyampaikan national statement. Pernyataan ini akan menegaskan kembali komitmen Indonesia yang kuat terhadap aksi iklim, percepatan transisi energi, serta pencapaian target strategis FOLU Net Sink 2030, sebuah inisiatif ambisius untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Lebih lanjut, Indonesia akan membawa pesan fundamental mengenai pentingnya pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan ke kancah global. Raja Juli menekankan bahwa hutan-hutan ini bukan hanya kekayaan nasional, melainkan juga aset global yang krusial bagi mitigasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati dunia, sehingga keberlanjutannya harus menjadi prioritas kolektif.
Di luar agenda utama konferensi COP30, Menteri Raja Juli Antoni juga diagendakan untuk menghadiri serangkaian pertemuan penting lainnya yang berfokus pada kerja sama kehutanan dan isu perubahan iklim. Ini termasuk pertemuan dengan The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, yang akan mendiskusikan aksi global atas kejahatan lingkungan serta peran vital masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Selain itu, beliau juga akan berpartisipasi dalam Business Roundtable yang diselenggarakan oleh International Emissions Trading Association (IETA).
Sebagai langkah konkret dalam penguatan tata kelola lingkungan, dalam pertemuan IETA tersebut, Kementerian Kehutanan direncanakan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Penandatanganan ini bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan transparansi dan kredibilitas mekanisme pasar karbon, sejalan dengan upaya Indonesia dalam membangun sistem yang lebih akuntabel dan efektif dalam mitigasi perubahan iklim global.