Ekonomi RI 2025-2026: Kemenkeu Tanggapi Proyeksi Bank Dunia 4,8 Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan tegas menyikapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank atau Bank Dunia yang diperkirakan tidak akan mencapai 5 persen pada tahun 2025 dan 2026. Proyeksi ini memicu optimisme Kemenkeu untuk mempertahankan target pertumbuhan yang lebih tinggi, menggarisbawahi perbedaan pandangan antara lembaga internasional dengan analisis internal pemerintah.

Dalam laporan terbaru mereka, East Asia and the Pacific Economic Update (EAP) edisi Oktober 2025, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,8 persen untuk tahun 2025 dan 2026. Angka ini sedikit di bawah ambang batas psikologis 5 persen yang kerap menjadi patokan bagi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa Bank Dunia mungkin belum sepenuhnya memahami konteks mendalam serta sejarah kebijakan fiskal Indonesia yang dinamis. Meskipun demikian, Febrio mengakui bahwa pandangan dari pihak luar seperti Bank Dunia tetap bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif.

Febrio menegaskan bahwa perhitungan Kemenkeu didasarkan pada serangkaian policy measures yang spesifik, termasuk kucuran dana sebesar Rp 200 triliun yang mungkin tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan Bank Dunia. “Yang kita hitung ini adalah dengan policy measures yang kita lakukan, tentunya sangat berbeda. Sehingga kita optimistis untuk 2025 pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5,2 persen,” ujarnya dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Sejarah mencatat, proyeksi Bank Dunia memang kerap meleset dari realisasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Febrio memandang fenomena ini bukan sebagai masalah, melainkan sebagai indikasi positif. Perhatian yang terus-menerus dari lembaga internasional seperti Bank Dunia justru menunjukkan adanya ketertarikan terhadap perekonomian Indonesia, menandakan potensi investasi di Indonesia yang terus diamati dunia.

Ketertarikan ini juga terlihat dari lembaga lain seperti OECD, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB). Mereka secara rutin memantau perkembangan ekonomi Indonesia dan memberikan pinjaman, hal ini mencerminkan kepentingan investasi negara-negara anggotanya. Menurut Febrio, lembaga-lembaga ini bertindak sebagai perpanjangan tangan yang ingin memahami lebih dalam prospek pasar di Tanah Air.

Ketika lembaga-lembaga tersebut menyampaikan feedback dan prospeknya, Kemenkeu merespons dengan data dan perhitungan internal yang lebih detail. “Respons kita, ‘enggak juga. Begini kita hitung, dan ini yang akan kita lakukan ya silakan di-follow’,” jelas Febrio. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyambut baik perhatian global ini, menunjukkan potensi investasi di berbagai sektor, dan memberikan dukungan agar investor dapat melihat prospek yang jelas dan stabil di Indonesia.

Dengan menjaga arah kebijakan fiskal yang stabil dan transparan, Kemenkeu yakin akan mempertahankan momentum pertumbuhan. Meskipun proyeksi dari beberapa lembaga internasional terkadang tidak sepenuhnya akurat, pemerintah akan terus memberikan umpan balik dan menjaga arah kebijakan yang konsisten.

Dengan keyakinan yang kuat, Febrio kembali menekankan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Kemenkeu untuk tahun 2025 adalah 5,2 persen dan 5,4 persen untuk tahun 2026. Bahkan, ia melihat peluang bahwa pertumbuhan dapat terjadi lebih cepat dari proyeksi tersebut, mencerminkan optimisme pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional.

Di sisi lain, laporan Bank Dunia juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih relatif tinggi. Namun, mereka menyoroti bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk menjaga laju pertumbuhan saat ini belum tentu mampu menopang pertumbuhan di masa mendatang. Secara spesifik untuk Indonesia, Bank Dunia melihat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi mencapai sekitar 5 persen per tahun melebihi estimasi potensi pertumbuhan berkat kuatnya dukungan kebijakan pemerintah.

Laporan Bank Dunia mengindikasikan, “Sementara di Indonesia, persoalannya bukan pada besaran defisit, melainkan pada arah penggunaan belanja pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran. Defisit anggaran sendiri diperkirakan tetap berada dalam batas aturan fiskal nasional,” demikian dikutip dari laporan tersebut, Kamis (9/10). Pandangan ini memberikan nuansa penting terhadap area yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan fiskal di Indonesia.