JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah mengkaji ulang efektivitas program stimulus berupa diskon tarif listrik yang telah diberikan kepada masyarakat. Evaluasi mendalam ini menjadi penentu utama bagi pemerintah sebelum memutuskan apakah diskon listrik serupa akan kembali diberlakukan pada kuartal III dan IV tahun 2025.
Menurut Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Riznaldi Akbar, diskon tarif listrik hanya diberikan pada kuartal I 2025, sementara pada kuartal II tidak ada implementasi. “Kami masih memonitor efektivitasnya karena diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” jelas Riznaldi di sela International Battery Summit di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Penundaan pemberian diskon ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran stimulus ekonomi.
Riznaldi lebih lanjut menerangkan bahwa evaluasi tersebut mencakup proses pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) atas diskon tarif listrik yang telah disalurkan pada kuartal I. Proses pembayaran ini menjadi bagian integral dari penilaian menyeluruh terhadap dampak dan efisiensi program stimulus tersebut.
Namun demikian, Riznaldi tidak menampik kemungkinan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kembali pemberian diskon tarif listrik, terutama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebagai bagian dari upaya lanjutan stimulus ekonomi. “Pemberian diskon tarif listrik pada periode akhir tahun tersebut masih dalam proses pembahasan. Kami memastikan setiap rupiah yang kami keluarkan harus benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegasnya, menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip efisiensi anggaran dalam setiap kebijakan fiskal.
Berbeda dengan diskon listrik, Riznaldi justru mengisyaratkan tingginya peluang kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurutnya, penyaluran BSU selama kuartal II 2025 dinilai sangat efektif, menunjukkan dampak positif yang signifikan bagi penerima. “BSU kelihatannya akan lanjut karena kami melihat pelaksanaannya efektif. Program ini akan dilanjutkan pada triwulan III dan triwulan IV,” ungkap Riznaldi, memberikan sinyal positif bagi para pekerja yang memenuhi syarat.
Sebagai latar belakang, perlu diingat bahwa pemerintah sebelumnya telah membatalkan rencana pemberian subsidi listrik yang sedianya menjadi bagian dari lima paket kebijakan insentif untuk periode Juni–Juli 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025), menjelaskan bahwa pembatalan subsidi listrik tersebut utamanya disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses penganggaran. Hal ini membuat implementasinya tidak memungkinkan untuk dikejar pada pertengahan tahun.
Sebagai solusi, anggaran yang semula dialokasikan untuk subsidi listrik kemudian dialihkan sepenuhnya ke program BSU. Keputusan ini diambil karena BSU dinilai lebih siap, baik dari segi akurasi data penerima maupun kesiapan mekanisme pelaksanaannya. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pada fase awal perancangan, program BSU sempat menghadapi tantangan terkait akurasi data sasaran penerima. Pengalaman dari pandemi COVID-19 sebelumnya menunjukkan perlunya perbaikan data penerima secara teliti untuk memastikan program BSU berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ringkasan
Kementerian Keuangan sedang mengevaluasi efektivitas program diskon tarif listrik yang telah diberikan sebelumnya. Evaluasi ini akan menentukan apakah diskon listrik akan kembali diberlakukan pada kuartal III dan IV tahun 2025, terutama menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Pembayaran kompensasi kepada PLN atas diskon kuartal I juga menjadi bagian dari penilaian.
Berbeda dengan diskon listrik yang masih dievaluasi, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinilai efektif dan kemungkinan besar akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV. Pembatalan subsidi listrik sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan waktu penganggaran, sehingga dana dialihkan ke program BSU yang dinilai lebih siap.