Scoot.co.id – Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat bicara mengenai perbedaan data terkait dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di sistem perbankan nasional. Perbedaan data ini sebelumnya menjadi sorotan publik menyusul perdebatan sengit antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Denny Prakoso, menegaskan bahwa data yang dipegang oleh bank sentral berasal dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh perbankan di tanah air. Data ini secara spesifik mencerminkan posisi simpanan perbankan pada akhir setiap bulan.
Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (22/10), Denny menjelaskan lebih lanjut proses validasi data tersebut. Bank Indonesia tidak hanya menerima data mentah, tetapi juga melakukan verifikasi ketat serta pengecekan kelengkapan laporan yang dikirimkan oleh bank-bank. Untuk menjamin transparansi, BI bahkan mempublikasikan data posisi simpanan perbankan ini secara agregat melalui publikasi “Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia” yang dapat diakses oleh masyarakat luas di situs web resmi Bank Indonesia.
Pernyataan BI ini muncul setelah sebelumnya terjadi polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM). KDM membantah klaim mengenai dana Pemda yang mengendap, menyebut angkanya Rp 2,3 triliun, berbeda dengan yang disebut Purbaya sebesar Rp 4,1 triliun.
Menanggapi perbedaan angka tersebut, Purbaya pada Rabu (21/10) meminta KDM untuk memeriksa kembali datanya. Ia bahkan menyiratkan kemungkinan KDM dibohongi oleh stafnya sendiri. Purbaya menegaskan bahwa angka yang ia sampaikan memiliki dasar kuat, yakni selaras dengan data yang dimiliki oleh Bank Sentral dan Kementerian Dalam Negeri.
Purbaya bahkan menantang KDM untuk mengonfirmasi langsung kepada Bank Sentral, meyakini bahwa data yang ia pegang bersumber dari laporan perbankan yang kredibel. “Data saya sepertinya sama dengan data Pak Tito (Mendagri) saat saya ke Kemendagri kemarin,” ujarnya, menambahkan bahwa angka yang ia miliki menunjukkan kesamaan signifikan dengan paparan yang diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian.
Secara lebih mendalam, Purbaya juga meragukan cakupan data yang dimiliki Dedi Mulyadi. Ia berargumen bahwa KDM mungkin hanya memiliki akses data dari Bank Jawa Barat, sementara data yang dirujuk Purbaya berasal dari laporan komprehensif seluruh perbankan di Indonesia kepada Bank Indonesia. “Apakah Pak Dedi tahu semua bank? Beliau kan mungkin hanya tahu Jabar saja. Kalau beliau bisa menurunkan (data) sendiri, saya tidak tahu dari mana sumber datanya,” tutup Purbaya, menegaskan bahwa data dana Pemda yang akurat memerlukan pandangan menyeluruh dari seluruh sistem perbankan.