Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengambil sikap tegas terkait isu sensitif yang kerap memicu keresahan publik, yakni tunjangan anggota dewan. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan persetujuan fraksinya untuk menghentikan tunjangan-tunjangan yang dinilai tidak lagi mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Keputusan ini bukanlah tanpa alasan. Budisatrio menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra telah mendengarkan dengan seksama berbagai keluhan dan tuntutan dari masyarakat, khususnya terkait besaran tunjangan anggota dewan yang dianggap melukai perasaan dan mengikis kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, komitmen untuk meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut menjadi prioritas.
Tidak hanya sampai di situ, Budisatrio juga mengeluarkan instruksi penting lainnya. Ia secara tegas melarang seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Perintah ini berlaku efektif segera, mencerminkan fokus untuk memaksimalkan kinerja di dalam negeri.
Anggota fraksi diinstruksikan untuk tetap berada di Indonesia, turun langsung ke lapangan, serta berinteraksi aktif dengan masyarakat guna memahami secara mendalam berbagai keresahan yang tengah dirasakan. Langkah ini merupakan wujud komitmen Partai Gerindra agar para wakil rakyat lebih peka dan berempati, menghindari tindakan yang dapat kembali melukai perasaan serta kepercayaan publik.
Sikap tegas ini selaras dengan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Budisatrio mengutip instruksi Prabowo yang menekankan pentingnya bagi seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra untuk senantiasa bersama rakyat, mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang wajib dijaga melalui sikap, aksi, dan ucapan yang pantas dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam serangkaian insiden demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Makassar. Ia menegaskan bahwa insiden tragis ini bukan hanya duka bagi keluarga korban, melainkan juga duka bagi seluruh bangsa Indonesia.
Menurut Budisatrio, rangkaian tragedi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang sudah lama terpendam. Oleh karena itu, ia menyerukan agar momentum ini dijadikan titik tolak untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara secara menyeluruh demi masa depan yang lebih baik.
Dengan rendah hati, Budisatrio Djiwandono atas nama Fraksi Gerindra menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan kesadaran bahwa demokrasi Indonesia ditegakkan di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang tidak hanya dijamin tetapi juga wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara.